Uncategorized

Kios Deket Sekolah Bakal Dilarang Jual Rokok, Pedagang Kaki Lima Angkat Bicara

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pemilik usaha warung, dijadikan resah dengan agenda pembatasan produk tembakau dalam Rancangan Undang-undang Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Paralel dengan itu, pelaku usaha warung malahan menolak wacana pelarangan penjualan rokok dengan zonasi steril sejauh 200 meter dari daerah pendidikan sebab dilihat diskriminasi dan akan mematikan usaha mereka.

Ketua Awam Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Pengorbanan (APKLI Pengorbanan), Ali Mahsun Atmo, mengatakan perlu adanya keselarasan dengan pemangku kepentingan berkaitan hukum-hukum tembakau slot deposit qris 5000 di RPP Kesehatan, termasuk agenda hukum pelarangan penjualan rokok dengan zonasi di bawah 200 meter dari daerah pendidikan.

Ali mengatakan hukum ini akan berdampak betul-betul besar pada keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha warung yang terdampak.

Di mana, pelaku usaha yang berada di area hal yang demikian tidak lagi bisa memasarkan rokok, sedangkan rokok yakni barang yang legal untuk diperdagangkan dan telah ada pembatasan umur minimal untuk membeli rokok.

Selain itu, Ali menegaskan sebaiknya pemerintah mendapatkan usulan dari para pelaku usaha yang terlibat seketika pada penjualan rokok atas rencanan hukum ini.

“Saya kira tiap hukum patut dilakukan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan ekonomi rakyat masyarakat. Seluruh patut dilibatkan dalam cara kerja pembuatan hukum,” tegasnya dikutip Selasa (21/5/2024)

Selain itu, rencan hukum hal yang demikian akan menimbulkan perbedaan perlakuan bagi pedagang rokok di dalam area zonasi dengan pedagang yang berada di luar zonasi.

“(Omzet) pasti jadi turun banget sekiranya undang-undangnya seperti itu. Lagipula, kan ini bukan salah dari warung yang jualan di area situ. Kok jadi kami yang kena undang-undangnya,” kuatir Samsul, pedagang warung madura di Jakarta Selatan.

Samsul mengaku hukum ini bisa mematikan pedagang yang memang telah berjualan di lokasi hal yang demikian akibat terkena larangan penjualan rokok, sementara hukum ini masih betul-betul minim sosialisasi, sehingga berpotensi adanya miskomunikasi antara pedagang dengan petugas yang akan mengawasi hukum hal yang demikian.

Penjualan Rokok Bakal Makin Diperketat, Industri Ritel Curhat Ini

Pangku kepentingan di industri tembakau, yakni Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), serta Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman (FSP RTMM-SPSI) ingin pemerintah memisahkan hukum soal tembakau dari hukum Rancangan Undang-undang Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Ketua Awam APRINDO Roy Nicholas Mandey mempersembahkan, secara fundamental pihaknya mengapresiasi adanya undang-undang yang membatasi soal konsumsi tembakau dari sisi kesehatan.

Namun yang menjadi catatan, perlu adanya pembahasan intens berkaitan larangan dan pembatasan penjualan produk turunan tembakau sebab menyangkut kesejahteraan ekonomi, dan tenaga kerja yang berkecimpung dalam industri hal yang demikian.

Salah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal cara kerja yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan dan taman bermain. Dia menilai hukum hal yang demikian yakni pasal karet yang bisa menimbulkan salah tafsir.

“Gampang sekali dipelintir di lapangan. Alhasil praktik di lapangan akan terjadi tahu sama tahu atau kompromi. kan yang kita tidak inginkan. Nanti cost ekonomi kita jadi besar sebab ada pasal karet yang dalam progresnya dimanfaatkan oknum,” ujar ia dikutip dari Antara, Selasa (21/5/2024).

Anda mungkin juga suka...